AKTA PERCERAIAN

1. Pemohon mengajukan permohonan kutipan akta perceraian kepada staf pengadministrasi
2. Pemohon menerima resi bukti pedaftaran dan tanggal pengambilan
3. Pemohon menerima Akta Perceraian

3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Tidak dipungut biaya atau gratis

1. Tatap muka langsung kepada petugas layanan pengaduan

1. Kotak Saran/ kotak kepuasan masyarakat
2. Email Kantor : [email protected]
3. Melalui surat : d/a Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas Jl. Pembangunan Sambas – Kode Pos 79162
4. WA Konsultasi : 081254303355
5. Website : disdukcapil.sambas.go.id

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

1. Loket Penerimaan
2. Loket Penyerahan
3. Ruang/Tempat Layanan Informasi

1. Halaman Parkir Roda 4
2. Tempat Parkir Roda 2
3. Sarana berkebutuhan khusus (jalur khusus, parkir, toilet)
4. Alat berkebutuhan khusus (kursi roda, tongkat, dll)
5. Ruang Tunggu
6. Toilet pengguna layanan (terpisah Laki dan Perempuan)
7. Ruang Laktasi dan Bermain Anak
8. Fotocopy
9. Kantin
10. Musholla
11. Ruang konsultasi dan pengaduan
12. Ruang Rapat
13. Gudang Arsip

1. Formulir
2. Petunjuk Arah Lokasi (Denah ruangan)
3. Personal Computer, Printer dan Scanner
4. Printer Cetak KTP-el (Printer Fargo)
5. Printer Cetak KIA (Printer Evolis)
6. Telepon dan Faksimile
7. Mesin/sistem antrian
8. Monitor antrian
9. CCTV
10. Alat Pengukur Kepuasan Layanan
11. Billboard
12. Laman website/e-mail, facebook, instagram
13. Alat Pemadam Kebakaran
14. Pendingin ruangan
15. Kursi Tunggu
16. wastafel
17. Brosur/leaflet
18. Banner
19. Televisi
20. Jaringan Wifi
21. Atribut Pelaksana Layanan
22. Fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan

1. Ruang Server
2. Server
3. Jaringan VPN
4. Jaringan Internet
5. Aplikasi Konsolidasi, SIAK, Pendaftaran
6. Smartphone (HP)Pelayanan
7. Fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan

1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa sopan dan santun)
2. Menguasai standar Operasional Prosedur
3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan minimum dan informasi publik
4. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik
5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
7. Mampu mengoperasikan komputer
8. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasi lainnya.

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
2. Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas
3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen kependudukan dan atau rapat Tim Teknis SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas.

6 (enam) orang

1. Maklumat Pelayanan
2. Pakta Integritas
3. Motto Pelayanan

1. Penerbitan produk pelayanan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kerahasiaan terjamin
3. Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan produk pelayanan, pemohon dapat mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan bukti yang rusak atau surat keterangan kehilangan dari Kepolisian, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dapat menerbitkan kembali
4. Dalam hal terjadi kekeliruan atau kesalahan penerbitan produk pelayanan, maka akan ditinjau kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Rapat koordinasi secara rutin setiap bulan terkait pelaksanaan pelayanan
2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara rutin dan berkelnajutan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.